Mudah-mudahan kita coba dulu di 2027 yang SD, SMP. Mudah-mudahan sudah mulai bisa sehingga tidak ada alasan tidak ada uang
Anggota Komisi X DPR, Stevano Rizki Adranacus menyoroti persoalan data desil yang berimplikasi terhadap akses masyarakat terhadap program beasiswa pendidikan.
Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi
Tren overeducation adalah fenomena ketika lulusan bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat pendidikan setinggi yang dimilikinya.
Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.
Tantangan meningkatnya ancaman kekerasan itu harus direspons dengan segera dalam bentuk langkah antisipasi yang tepat.
Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan Indonesia.
Sejatinya kita punya Konstitusi dan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan yang inklusif, tetapi implementasinya masih harus jadi perhatian semua pihak.
Tri Pusat Pendidikan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara menekankan sinergi tiga lingkungan utama dalam mendidik anak yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Komisi X DPR meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Prancis kepada siswa.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Nadiem Anwar Makarim, dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
Komisi III DPR mengingatkan agar kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan kepolisian mampu menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas.
Mendikdasmen Abdul Mu`ti mengimbau siswa dan guru berjalan kaki ke sekolah, di tengah krisis minyak dan gas (migas) global imbas konflik di Timur Tengah.
Banggar DPR membenarkan terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari pos anggaran pendidikan pada APBN.
Nadiem diproses hukum atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019 –2022.
Kejagung menjelaskan soal pelibatan anggota TNI dalam mengamankan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim.
Nadiem dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengarahkan spesifikasi pengadaan sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem.
Memasuki 2026, orientasi kebijakan pendidikan harus bergeser pada penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan mutu pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
Ibunda mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, Atika Algadrie, menyampaikan apresiasi atas penundaan sidang perdana putranya.